peraturan pemerintah tentang pergudangan. TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. peraturan pemerintah tentang pergudangan

Nov 1 2013 Hits : 28369 325. 3PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development. 5. Namun, harus diingat bahwa TDG hanya berfungsi sebagai bukti pendaftaran gudang untuk tempat penyimpanan barang. 11. Pasal 1. Daerah Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 1. PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2010 SALINAN . 3. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan. Lampiran. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat manajemen bantuan logistik; b. Administrasi Pergudangan. Keputusan Presiden RI Nomor. Tipe Dokumen. 102, TLN NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang Undang – Undang No. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik. TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang. 02 Februari 2021. E. Apa itu: Pergudangan (warehousing) adalah seperangkat kegiatan yang terlibat dalam menerima dan menyimpan barang di gudang, lalu kemudian. PP ini mengatur mengenai: 1) kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor; 2) penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia; 3) Distribusi Barang; 4) sarana Perdagangan; 5) standardisasi; 6) pengembangan Ekspor; 7) metrologi legal; dan 8) pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang. Legal Audit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Usaha Jasa Terkait Dengan. 1965/ No. go. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran. Proses Administrasi Pergudangan; adalah aktifitas mengurus data-data gudang seperti : pemesanan barang, data persedian, data pengeluaran barang, data permintaan, bahkan sampai peramalan permintaan. Diunduh 5 kali. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Laoly di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 2. Permendag No. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang adalah: bahwa pembangunan bidang ekonomi khususnya kelancaran produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan diarahkan pada upaya memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang. ABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta, perlu adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta; bahwa sesuai ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah. Peraturan Menteri Daktum Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah DaerahAda beberapa undang – undang yang memiliki UU proteksi kebakaran di dalamnya. Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida; Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 4. Jadi isinya menerangkan. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atauPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2023. dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. KETENTUAN UMUM . Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang PedomanPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2015 TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan KonstruksiPasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi . Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; Mengingat : 1. Logistik Nasional: UU Sislognas Dinilai Mutlak. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/Per/12/2014 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (“Permendag 90/2014”) 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik. 61 tahun 1954 tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut, yang mengatur pula pergudangan yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan. Umum: Pasal 19 : Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri. 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat. 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. 2019/NO. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-. Diunduh 2 kali. Saat ini, semua hal yang berkaitan dengan THR sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2. 4. LAMPIRAN PERATURAN BAB I PENDAHULUAN. U. bahwa dalam rangka tertib niaga dan distribusi barang agar dapat. Pemerintah akhirnya memutuskan terkait pemberlakuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan aturan peraturan daerah (perda) untuk. TENTANG PEDOMAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,. 2020/NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Industri. Laporan akhir termasuk semua temuan dan rekomendasi dirilis dan diunggah di situs web OECD . id PERATURAN DAERAH SALINAN KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2010. 31) menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA “PEDARINGAN” KOTA SURAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALIKOTA SURAKARTA,. 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 4. 6. PP No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian. E. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2007. 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 30 tahun 2000 PP No. Peraturan Perundang-undangan. 3. Penyelenggaraan Bidang Perdagangan - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, perlu menetapkan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan. Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958, Tentangpenggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 (lembaran-negara Tahun 1958 Nomor 154) Sebagai Undang-undang (lembaran-negara. 3. 05 Apr 2021 | SLN. bersangkutan tidak diperlukan adanya izin usaha. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005. Judul. Peraturan Pemerintah No. Transportasi. Mencabut : Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Karir. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Pemerintah Daerah harus menyediakan informasi terkait KRK kepada. Perincian biaya gudang bervariasi dengan sifat operasi, sebagai berikut: Staf – 45 sampai 50 persen; Bangunan – 25 persen, termasuk sewa atau penyusutan bangunan; Jasa bangunan – 15 persen, termasuk cahaya, listrik, pemeliharaan gedung, asuransi, dan tarif;Tentang; 1: Peraturan Kepala BNPB No. Total: 14. Nomor Tambahan. Pemerintah secara resmi mengeluarkan aturan terbaru tentang e-commerce di penghujung tahun 2019. Dengan dijiwai oleh Instruksi Presiden No. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48) tentang. TENTANG DATABASE PERATURAN. Instr. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Ukuran Minimal Bangunan dan Prasarana Gudang Sistem Resi Gudang. Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri. Wednesday, 03 September 2014 by Supply Chain Indonesia. tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Makanan dan Minuman Bidang Penyediaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,. 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 2016/NO. JAKARTA-Pakar hukum dan pelaku usaha menilai penyusunan UU tentang logistik mutlak diperlukan guna mendorong implementasi sistem logistik nasional. Created Date: 4/19/2021 3:00:18 PMPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);. Penjelasan Atas PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara. 1. Kode Etik. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah No. 1 Undang-Undang. 31) menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang T. Tahun 2009 Tentang Pedoman Pergudangan; 11. tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara. 2 tentang KBLI Tahun 2020, secara bertahap KBLI 2015, KBLI 2009 dan KBLI versi sebelumnya, harus ditinggalkan dan tidak berlaku lagi. Daftar Isi. id : 57 hlm. 4 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana. peraturan daerah kota pontianak nomor 8 tahun 2008 tentang bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota pontianak : 8-2008: tidak berlaku: 1: 176: peraturan daerah kota pontianak nomor 7 tahun 2008 tentang perubahan peraturan daerah nomor 16 tahun 2002 tentang perizinan usaha restoran, rumah. STATUS PERATURAN. : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu menambah penyertaan modal pemerintah daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. 20 tahun 1960 tentang Pergudangan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya. Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan : a. JAKARTA-Pakar hukum dan pelaku usaha menilai penyusunan UU tentang logistik mutlak diperlukan guna mendorong implementasi sistem logistik nasional. Pedoman. Judul. 12. Permen ini juga sejalan dengan Permen LHK No 6 Tahun 2021 yang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015. Tanggal Pengundangan. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,. dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pergudangan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2006. Bentuk Singkat. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagai Undang-Undang. ABSTRAK: Untuk mendukung sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan, serta untuk melalsanakan ketentuan Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4. 12. Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah (PP). 2 Teori K3 Tentang Gudang. 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1. Judul. 2. ID : 9 HLM. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254); 11. -. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah. Syarat Penggunaan Layanan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 54 , TLN NO. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-dag/per/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ; 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam NegeriPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diundangkan Menkumham Yasonna H. 9. Mengurangi jumlah klaim produk. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 16/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No. ABSTRAK PERATURAN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. 50 tahun 2012 Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 beserta perubahannya SKB Menaker. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pergudangan biasanya menyumbang sekitar 20 sampai 30 persen dari biaya logistik. Sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959, maka dalam rangka ekonomi terpimpin sekarang ini Pemerintah harus dapat menguasai, setidak-tidaknya mengawasi aparat-aparat distribusi. Tentang Kami. id: 13 hlm. Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) tentang Pergudangan; 6. TENTANG DATABASE PERATURAN. 5, LN. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 4. BAB III. Tipe Dokumen. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara. TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pergudangan . Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai beberapa perubahan dalam ketentuan Manajemen PNS yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan Presiden, kedudukan Jabatan Fungsional (JF), mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), penugasan PNS, pengembangan kompetensi, Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Fungsional yang. Dokumen Peraturan : PP No. 365, TLN No. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Permendag 16/2016 yang menyatakan bahwa gudang. Gragas juga membangun sebuah gudang elektronik seluar 500m2 di kawasan pergudangan sendiri dengan biaya sebesar Rp550. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor.